Masyarakat adat di Indonesia menunjukkan pesimisme terhadap pemerintahan yang akan dipimpin oleh Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming. Banyak yang meragukan bahwa pemerintahan baru ini akan membawa perubahan signifikan atau memberikan angin segar bagi hak-hak adat. Dalam berbagai kesempatan, perwakilan masyarakat adat menyampaikan keprihatinan mereka terkait minimnya komitmen pemerintah sebelumnya terhadap pelestarian budaya dan perlindungan lahan adat.
Kekhawatiran Masyarakat Adat
Pesimisme ini muncul dari berbagai pengalaman masa lalu di mana hak-hak masyarakat adat kerap terabaikan. Beberapa isu utama yang menjadi perhatian adalah konflik agraria yang melibatkan lahan adat, minimnya keterlibatan masyarakat adat dalam pengambilan kebijakan, serta kurangnya perlindungan hukum terhadap kearifan lokal. Para tokoh adat berharap bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran dapat mendengar suara mereka, tetapi skeptisisme tetap tinggi.
Menurut Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), banyak janji pemerintah terdahulu terkait hak-hak adat yang belum terealisasi sepenuhnya. “Kami membutuhkan langkah nyata, bukan sekadar wacana,” ujarnya dalam sebuah diskusi publik baru-baru ini.
Tantangan Pemerintahan Baru
Pemerintahan Prabowo-Gibran menghadapi tantangan besar dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat adat. Salah satu langkah mendesak yang perlu dilakukan adalah reformasi kebijakan agraria untuk memastikan bahwa hak-hak tanah adat diakui dan dilindungi. Selain itu, pemerintah juga diharapkan memberikan ruang yang lebih besar bagi masyarakat adat dalam proses pengambilan keputusan, terutama yang berkaitan dengan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.
Para pengamat politik menilai bahwa pemerintahan ini memiliki peluang untuk membuktikan komitmennya kepada masyarakat adat. Namun, hal ini memerlukan keberanian politik untuk mengutamakan kepentingan masyarakat adat di tengah tekanan dari berbagai kelompok kepentingan lainnya.
Harapan dan Jalan ke Depan
Meski pesimisme cukup kuat, beberapa tokoh adat tetap menyimpan harapan agar pemerintahan baru dapat membawa perubahan positif. Langkah konkret seperti pengesahan RUU Masyarakat Adat, peningkatan alokasi anggaran untuk pelestarian budaya, dan perlindungan hukum terhadap komunitas adat dianggap sebagai indikator penting keberpihakan pemerintah.
Pemerintah Prabowo-Gibran perlu menunjukkan komitmen nyata sejak awal masa jabatannya, terutama dengan membangun dialog yang konstruktif dengan perwakilan masyarakat adat. Tanpa langkah-langkah tersebut, pesimisme yang ada saat ini bisa semakin menguat dan mengikis kepercayaan masyarakat adat terhadap pemerintah.
